PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)

Apriyanto, Riza (2021) PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu). PERKEMBANGAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN DAMPAKNYA PADA TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu). (Unpublished)

	Text (NASKAH PUBLIKASI) 1114500546_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf - Other Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (706kB)
	Text (Article in English) 1114500546_ARTIKEL INGGRIS_2020.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB)

Abstract

Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018, tentang pengenaan pajak UMKM dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk wajib pajak UMKM dengan tarif sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% yang dikenakan pada penjualan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- per tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui besarnya pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak selama 1.5 tahun setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dan untuk mengetahui penurunan pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dari 100 wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga mendapatkan fakta mengenai dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengalami penurunan jumlah wajib pajak dengan rata-rata sebesar -2% dan rata-rata penerimaan pajak sebesar 0%, Rata-rata persentase tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang menginginkan rata-rata pertumbuhannya >50% . sedangkan rata-rata penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) adalah sebesar 8% dengan kriteria sangat kurang. Dan untuk hasil perbandingan pajak sebelum dan setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 hasilnya mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar Rp 473.705.353,- dan terdapat penurunan yang signifikan. Kedepannya pemerintah harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan personal kepada wajib pajak.

Item Type:

Article

Contributors: