DAMPAK DEVOLUSI BPHTB ATAS PENERAPAN UU NO. 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dewi, Gerget Sih Fisika (2014) DAMPAK DEVOLUSI BPHTB ATAS PENERAPAN UU NO. 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

[img] Text (COVER)
COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (22kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (78kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (18kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (490kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (324kB)
[img] Text (REFERENSI)
REFERENSI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (328kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (328kB)

Abstract

UU No. 28 Tahun 2009 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan UU No. 34 Tahun 2000 dengan memberlakukan pendekatan closed-list terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. Hal penting dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini adalah dimasukkannya dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah yang berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak property lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada Dinas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Dampak Devolusi BPHTB atas Penerapan UU No.28 Tahun 2009 Terhadap Penerimaan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi DKI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya devolusi BPHTB, PAD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, terdapat kendala dalam pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta, sehingga dibandingkan dengan tahun sebelum terjadi devolusi, ada sedikit penurunan namun tidak begitu signifikan. Pemda DKI Jakarta juga telah menindaklanjuti kendala tersebut, terutama dalam hal pemungutan sehingga pada tahun 2012 terjadi peningkatan perolehan BPHTB. Law Number 28 year 2009 has been prevailed effectively since January 1, 2010. This Law replaces the Law number 34 year 2000 by applying closed - list approach toward several types of taxes and retribution that can be managed by the provincial government and district / city governments as a source of local revenue. The important thing in Law number 28 year 2009 is the inclusion of two types of taxes, those are Duty on The Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) as well as Land and Building Tax for Urban and Rural sector (PBB-P2) as local taxes which means devolution of power from the central government to local governments . This represents a major shift in supporting decentralization which is in line with the general understanding and international experience that suggests the property tax is better managed by the region as a source of district / city revenue. The method in this study is a descriptive study with a qualitative approach conducted at Regional Tax Office of Jakarta Province on the impact of devolution BPHTB above the Implementation of Law number 28 year 2009 towards local revenue of DKI Jakarta. The results of the study indicate that by the presence of BPHTB devolution, local revenue of DKI Jakarta showed a significant increase. However, there are obstacles in BPHTB collection conducted by Jakarta Province, so if it’s compared to the year before devolution occured, there was a slight decrease but it’s not too significant. Jakarta Government has also followed up these obstacles, especially in terms of collecting, so that in 2012 there was an increase in BPHTB result.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Contributors:
ContributionContributorsNIDNEmail
Thesis advisorSulistyowati, SulistyowatiNIDN0326097701sulistyowati@stei.ac.id
Subjects: Akuntansi > Akuntansi Pemerintah
Divisions: S1 Akuntansi
Depositing User: atik
Date Deposited: 14 Mar 2023 02:51
Last Modified: 14 Mar 2023 02:51
URI: http://repository.stei.ac.id/id/eprint/9891

Actions (login required)

View Item View Item